RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas mengambil posisi melalui jalur diplomasi dan meminta stop agresi militer di kawasan Timur Tengah. Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) mengungkapkan bahwa PBNU telah melakukan langkah diplomasi terhadap perang di Timur Tengah dengan cara mengunjungi tiga kedutaan besar negara kunci, yakni Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi perdamaian sekaligus mendapatkan informasi tangan pertama dari pihak-pihak yang terlibat langsung guna menghindari simpang siur informasi yang beredar di masyarakat.
“Posisi PBNU di dalam perang ini adalah kita mendorong sebisa mungkin semua negara kembali kepada jalan diplomasi. Perang ini jelas membawa dampak yang luar biasa menyengsarakan, bukan saja bagi penduduk di kawasan Timur Tengah, tetapi juga membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,” ujar Gus Ulil, sapaan akrabnya, dalam diskusi “Pojok Kramat” yang digelar Lakpesdam PBNU bertajuk “Peran NU dalam Perdamaian Dunia” di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Beliau menekankan bahwa PBNU mendorong penghentian perang segera karena dampaknya yang menyengsarakan masyarakat dunia, termasuk Indonesia dari sisi beban fiskal energi. Beliau juga menepis berbagai narasi negatif atau framing jahat di media sosial yang mencoba mempolitisasi aktivitas diplomasi tersebut. Menurutnya, perdamaian harus diupayakan melalui jalur komunikasi yang terbuka dengan semua pihak, tanpa harus terjebak dalam sentimen kebencian yang tidak produktif.
Beliau meyakini bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama karena tingginya biaya ekonomi dan tantangan politik domestik yang harus dihadapi oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
Senada dengan hal tersebut, Dosen Hubungan Internasional Binus University, Dr. Tia Mariatul Kibtiah, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi radikal yang membenturkan isu agama seperti Sunni dan Syiah dalam konflik ini. Ia menegaskan bahwa persoalan utama di Timur Tengah saat ini adalah pelanggaran hukum internasional dan intervensi terhadap kedaulatan sebuah negara yang dilakukan secara sepihak.
“Ini bukan persoalan ideologi, bukan soalnya syiah kafir, kemudian sunni, tidak, bukan. Ini persoalan siapa yang salah, siapa yang menyalahkan international law, kita bela. Kalau semua hal yang salah di-approve, kacau dong tantangan dunia,” tegas Tia.
Ia pun menekankan pentingnya bagi kaum intelektual NU untuk mengemas narasi perjuangan Palestina dan isu Timur Tengah secara cerdas agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memecah belah persatuan di dalam negeri.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Luthfi Zuhdi, menilai keterlibatan aktif NU dalam isu internasional merupakan manifestasi dari kembalinya organisasi ke Khittah 1984 yang membawa nilai-nilai universal. Namun, ia memberikan catatan penting agar diplomasi tingkat tinggi ini tetap memberikan dampak nyata bagi basis massa NU di pedesaan, misalnya melalui kerja sama beasiswa pendidikan teknik dan pertanian dengan negara-negara mitra. Menurutnya, kekuatan diplomasi NU di masa depan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar warga NU tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang berperan aktif dalam kemajuan industri dan perdamaian peradaban dunia menuju tahun 2045.
(Anisa)