RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, memaparkan empat catatan strategis mengenai arah kepemimpinan, kemandirian ekonomi, serta tata kelola NU di masa depan agar tetap relevan dan kokoh dalam menjaga misi kebangsaan serta kemanusiaan.
Menurutnya, secara historis, NU lahir sebagai respons atas gerakan puritanisasi Wahabi yang mengancam tradisi dan budaya Islam Nusantara seperti selamatan, ziarah kubur, tahlilan, dan maulid. Sebagai wadah Islam yang rahmatan lil ‘alamin, penuh welas asih kepada seluruh ciptaan Allah tanpa memandang ras, agama, maupun bangsa, misi utama NU adalah membangun pemikiran Islam moderat yang memanusiakan manusia.
“Fikrah Nahdliyyah (pemikiran NU) calon ketua umum NU mendatang idealnya memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memperjuangkan Islam rahmatan lil ‘alamin di panggung dunia global. Kepemimpinan NU harus mampu mengambil peran strategis, seperti menentang genosida yang terjadi di Palestina serta menjadi pelopor perdamaian dunia,” ujar Prof. Siti Zuhro kepada awak media di Jakarta, Jum’at (21/08).
Prof. Siti Zuhro mengibaratkan organisasi NU seperti “lidi yang diikat menjadi sapu”. Warga NU, terutama para kiai dan pesantren, memiliki independensi yang tinggi dan bukan merupakan ‘milik’ struktur organisasi secara kaku. Hal serupa terlihat dari aktivitas ekonomi warga nahdliyin yang sangat beragam dan tersebar di berbagai sektor.
Oleh karena itu, modal sosial utama yang wajib dimiliki oleh calon Ketua Umum PBNU mendatang adalah kemampuan mengonsolidasikan dan menggerakkan potensi ekonomi anggotanya. Pemimpin NU harus mampu mengikat keberagaman tersebut ke dalam wadah yang solid, seperti jaringan koperasi sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi masing-masing warga.
Mengenai prinsip sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami taat), Prof. Siti Zuhro memberikan redefinisi yang tajam. Menurutnya, kepatuhan mutlak tersebut berlaku dalam konteks hubungan sosial dan personal antara guru dan murid sebagai bentuk penghormatan. Namun, dalam proses belajar-mengajar serta tata kelola organisasi, sikap kritis yang santun dan sopan harus tetap ditegakkan.
Sistem birokrasi dan tata kelola organisasi NU di masa depan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui penegakan prinsip transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi. Calon pemimpin NU dituntut memiliki empat karakter utama kepemimpinan Islam, yakni Siddiq (jujur/benar), Amanah (terpercaya), Fathonah (cerdas/intelektual), dan Tabligh (informatif, komunikatif, dan transparan).
Menutup pandangannya, Prof. Siti Zuhro menyebut bahwa Islam tidak pernah membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu bersumber dari Tuhan untuk membuktikan kebenaran ciptaan-Nya (sunnatullah).
Sanad atau rujukan keilmuan dapat datang dari siapa saja, termasuk kaum non-Muslim, sepanjang memenuhi hukum kebenaran Tuhan. Sehingga untuk menghadapi maraknya penceramah instan di era digital, dia mengimbau agar NU gencar menyampaikan fatwa dan narasi edukatif untuk “beragama secara cerdas”.
Umat diimbau agar tidak mudah terbuai oleh penceramah instan, melainkan selalu mengedepankan nalar kritis, kedalaman ilmu, serta kebenaran substansial dalam menjalankan kehidupan beragama. (Anisa)