Perdebatan Sengit Warnai Bahtsul Masail Pra-Konferwil ke-21 PWNU DKI Jakarta soal Sanksi Pidana Sampah
RISALAH NU ONLINE, BOGOR- Forum Bahtsul Masail Pra-Konferensi Wilayah ke-21 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta di Hotel Grand Pesona, Bogor, pada Rabu, 18 November 2026, diwarnai perdebatan sengit. Para kiai dan delegasi membahas keabsahan sanksi pidana kurungan bagi pembuang maupun pembakar sampah sembarangan di ibu kota.
Pembahasan ini dipicu krisis sampah Jakarta yang mencapai 7.500 hingga 8.000 ton per hari. Tragedi longsor TPST Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang menelan korban jiwa mendorong Pemprov DKI Jakarta memperketat aturan melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Namun, sanksi uang paksa maksimal Rp500 ribu dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 dinilai belum memberi efek jera.
Meski Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 mengharamkan pembuangan sampah sembarangan, penerapan denda uang termasuk kategori ta’zir bil mal yang keabsahannya diperselisihkan mayoritas ulama madzhab. Karena itu, forum mengkaji apakah pemerintah boleh menerapkan hukuman badan berupa kurungan serta bentuk ta’zir alternatif yang selaras dengan fiqih.
Dalam sesi diskusi, delegasi LBM PWNU Jawa Timur menilai dampak kerusakan lingkungan akibat sampah sudah sangat serius sehingga membutuhkan sanksi menjerakan seperti pidana kurungan, sembari mempertanyakan klasifikasi antara sampah rumahan dan industri. Pandangan berbeda disampaikan LBM PWNU Jawa Barat yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan marafiq al-‘ammah atau fasilitas umum kebersihan sebelum menghukum masyarakat. Delegasi Jawa Barat juga menilai konsep saddan li al-dzari’ah terbatas untuk dijadikan legitimasi hukum dalam persoalan ini. Sementara itu, LBM PWNU Jawa Tengah mengingatkan potensi benturan regulasi antara pidana kurungan dalam Perda dengan undang-undang di atasnya.
Merespons dinamika yang berkembang, Tim Perumus mengarahkan seluruh peserta sidang untuk merujuk keputusan Muktamar Cipasung 1994 dan Munas Alim Ulama PBNU di Banjar pada 2019 sebagai pijakan utama dalam merumuskan solusi fiqih pengelolaan sampah Jakarta. (Cak Iron).