Soal MBG, Kiai Said Minta Pemerintah Berikan Afirmasi Nyata, Agar tak Mencekik Wong Cilik
RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Meski Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang ekonomi besar dan lapangan pekerjaan. Tapi pemerintah harus bisa memberikan afirmasi (keberpihakan) nyata, agar pelaksanaan program tidak mencekik daya beli masyarakat miskin.
“MBG ini memang kesempatan untuk mendapatkan rezeki, mengangkat tenaga kerja, dan membuat peternak kita laris manis,” ujar Ketua Dewan Pengawas Inkopontren Prof KH Said Aqil Siraj dalam Rakernas Inkopontren di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Dalam catatan Kiai Said, dalam pelaksanaan Program yang tengah digulirkan pemerintah, bahwa perputaran uang dalam program MBG memberikan dampak positif yang masif bagi sektor riil di daerah. Namun, di sisi lain, ulama asal Cirebon ini memperingatkan adanya efek samping dari masifnya penyerapan bahan pangan oleh pengelola program.
”Jika pasokan tidak dimitigasi dengan baik, komoditas pokok di pasar akan tersedot untuk pemenuhan MBG, sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga bagi konsumen biasa,” ungkapnya.
Kiai Said menggambarkan kondisi konkret di mana masyarakat miskin berpotensi kesulitan membeli bahan pokok akibat kalah bersaing dengan daya beli program besar tersebut. “Korbannya juga cukup banyak. Masyarakat yang enggak kerja di MBG, mau beli ayam dan telur jadi mahal karena sudah diborong semua oleh program MBG. Sampai beras juga begitu,” jelasnya.
Mantan Ketua Umum PBNU ini mencontohkan, tanpa adanya intervensi pasar, warga biasa harus merogoh kocek lebih dalam bahkan hanya untuk membeli kualitas pangan yang paling rendah.
“Orang biasa mau beli beras paling jelek sekarang bisa Rp 14 ribu, telur per kilogram mahal, minyak mahal, sampai susu pun harus berebut. Walhasil, setiap ada kebijakan seperti ini, harus ada afirmasinya,” tegas Kiai Said.
Kiai Said menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak boleh melepas rantai pasok pangan ini sepenuhnya ke mekanisme pasar bebas. Tanpa perlindungan khusus, masyarakat kecil yang dianalogikannya sebagai “Solikin” pasti akan kalah bertarung melawan para pemodal besar atau korporasi raksasa.
“Kalau dibiarkan pasar bebas, Solikin harus bersaing dengan (pemodal besar), ya runtuh. Pemerintah wajib hadir memberikan packing-nya, teknologi pengeringannya, atau apa saja intervensinya, maka rakyat kecil akan terangkat sedikit,” tuturnya.
Ia mencontohkan sektor susu, di mana peternak rakyat kecil harus diberikan fasilitas pengolahan agar produk mereka bisa terserap ke dalam program nasional tersebut secara adil, bukan malah tersingkir oleh industri besar.
Kiai Said mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia seperti timah, batu bara, emas, hingga uranium sangat luar biasa. Namun, potret 50 orang terkaya di Indonesia saat ini masih belum mencerminkan keterwakilan rakyat kecil.
”Oleh karena itu, program besar seperti MBG harus dikawal ketat agar menjadi jembatan pemerataan ekonomi, bukan justru menambah beban hidup wong cilik,” pungkasnya. (dam/hud).