RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) mendorong penyempurnaan mekanisme pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah mendapat persetujuan Rais Aam terpilih, dengan diawali proses penjaringan sembilan nama bakal calon Ketua Umum yang diusulkan secara demokratis oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MA IPNU Idy Muzayyad mengatakan bahwa silaturahmi Nasional MA IPNU di Jakarta pada 7-8 Agustus 2026 kemarin telah menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya rekomendasi terkait metode pemilihan Ketua Umum PBNU untuk Muktamar NU ke 35 di Jombang 27-31 Agustus 2026.
“Kami mendorong penyempurnaan metode pemilihan Ketua Umum PBNU oleh AHWA,” ujar Idy Muzayyad kepada media di Jakarta, Senin (10/8).
Dikatakannya, mekanisme penetapan atau pemilihan Ketua Umum PBNU di forum AHWA banyak memiliki nilai positif yaitu meminimalisir potensi politik uang (money politik) yang disebabkan pemilihan ketua umum secara voting. “Kemudian juga menghindari pembelahan di kalangan Nahdliyyin. Pembelahan atau polarisasi itu rawan terjadi ketika pemilihan Ketua Umum Tanfidziah PBNU bersifat voting dan head tohead,” ungkap Idy.
Selain itu, MA IPNU juga mendorong konsolidasi alumni IPNU yang saat ini menjadi pengurus di PWNU serta PCNU. Dia mengatakan saat ini ada 82 orang alumni IPNU yang menjadi pengurus PWNU serta PCNU. “Perlu konsolidasi untuk membangun kesamaan visi dalam mengusulkan kader terbaik NU. Khususnya alumni IPNU,” jelas Idy.
MA IPNU juga mendorong perlunya penguatan jajaran Syuriyah PBNU. Mulai dari Rais Aam, Katib Aamiin, dan jajaran Syuriyah lainnya. Ulama yang duduk di Syuriyah PBNU memiliki penguasaan keilmuan yang kuat berbasis kitab kuning. “Syarat ideal kepemimpinan Tanfidziyah adalah kemampuan teknokratik dan kemampuan manajerial,” katanya.
Selain itu, Tanfidziyah mempunyai kemampuan ekskusi kebijakan, akomodatif, luwes dalam pergaulan, otonom, dan mampu menerjemahkan visi serta arahan Syuriah. Khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan jam’iyah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa. Selain itu itu, Tanfidziah harus loyal kepada Syuriah dan menunjung tinggi supremasi syuriah. Mendorong kepengurusan PBNU periode mendatang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara amanah, profesional, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan umat, sehingga Nahdlatul Ulama semakin mandiri dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan negara;
MA IPNU berharap, kepemimpinan hasil Muktamar NU ke-35 menjadi Mujaddid Jam’iyah, memastikan keguyuban serta membangun kolaborasi dalam kepemimpinan NU dalam menjawab tantangan dan perubahan sosial ke depan, sebagai modal dasar perkhidmatan di abad kedua jam’iyah NU, pasca 2026.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan pertolongan kepada seluruh peserta Muktamar dalam mengambil keputusan terbaik demi kemajuan Nahdlatul Ulama, kemaslahatan umat, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Idy. (hud).